#19 Ironi Kemiskinan Pedesaan di Era Kemerdekaan

Ironi Kemiskinan Pedesaan di Era Kemerdekaan

Oleh : Dudi Suryadi, SE, MP*

“Selama masih ada kemiskinan di Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia dianggap cacat”. Kalimat tersebut adalah ungkapan dari Prof. Anhar Gonggong, salah seorang sejarawan Indonesia asal Sulawesi Selatan, ketika ditanya tentang arti kemerdekaan. Apabila arti kemerdekaan hanya sebatas bebas dari penjajahan fisik dan momentumnya adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, saya kira setiap orang sepakat. Namun ketika ditanyakan makna kemerdekaan dari perspektif lainnya, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Untuk sebagian orang dengan adanya kemiskinan, besarnya angka pengangguran, tingginya jumlah putus sekolah, terbatasnya akses kesehatan, angka kekurangan gizi dan rendahnya upah buruh merupakan salah satu bentuk penjajahan jaman sekarang.

Tepatnya 73 tahun bangsa Indonesia telah merasakan kemerdekaan, usia yang sangat muda apabila dibandingkan dengan kemerdekaan di negara-negara Amerika dan Eropa, namun bukan waktu yang sebentar apabila lamanya kemerdekaan bangsa Indonesia dibandingkan negara-negara di ASEAN, bahkan negara paling lama merasakan kemerdekaan dibandingkan negara lainnya. Namun berdasarkan data yang dirilis oleh IMF per Oktober 2017, pendapatan perkapita negara Indonesia menduduki peringkat lima, setelah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Baca juga : 73 Tahun, Indonesia Makin Bertumbuh

Seiring dengan perkembangan waktu, persepsi masyarakat dalam memaknai kemerdekaan bukan lagi hanya sebatas kemerdekaan penjajahan fisik saja, namun lebih kepada kualitas kemerdekaan itu sendiri. Salah satunya adalah kemerdekaan masyarakat dari belenggu kebodohan dan kemiskinan.

Isu kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi setiap pemerintahan di seluruh negara, tidak terkecuali di Indonesia. Selain sebagai indikator keberhasilan suatu pemerintahan, pengentasan kemiskinan juga sebagai amanat dalam menjalankan cita-cita luhur founding father bangsa ini, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun faktanya masih ada sebagian masyarakat di Indonesia yang tingkat kesejahteraannya masih dibawah standar kelayakan pada umumnya. Penyebabnya diantaranya faktor kultural atau budaya miskin, karena kebijakan pemerintah maupun disebabkan keterbatasan atau terisolasinya seseorang untuk mengakses sumber daya. Kemiskinan struktural dan terisolasinya seseorang terhadap akses modal merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap perubahan angka kemiskinan pedesaan.

Angka Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan

Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Barat merilis angka penduduk miskin bulan Maret sebesar 3.615,79 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 158,62  ribu  jiwa dibandingkan bulan September 2017. Apabila dibedakan berdasarkan stratifikasi wilayah, pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 2.327 ribu jiwa, sedangkan di pedesaan sebesar 1.287 ribu jiwa. Namun secara persentase, jumlah penduduk miskin di pedesaan cukup tinggi yaitu sebesar 10,25% , sedangkan di perkotaan sebesar 6,47%. 

Baca juga : Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat

Selain memahami jumlah penduduk miskin, hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan itu sendiri. Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan bulan Maret 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2017. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin ada perbaikan, mendekati Garis Kemiskinan (GK), dan kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin juga menyempit. Namun dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan, baik Indeks kedalaman maupun Indeks keparahan kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Melihat dari indikator-indikator tersebut, tentunya pemerintah harus memberikan perhatian khusus tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Karakteristik Kemiskinan Pedesaan

Mengatasi masalah kemiskinan pedesaan, tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik yang melekat di pedesaan. Ketergantungan terhadap sektor pertanian dengan pendapatan kecil, rata-rata pendidikan rendah, dan kesulitan geografis merupakan beberapa ciri dari wilayah pedesaan. Oleh karena itu, fokus pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan harus bisa mengakomodir permasalahan tersebut.

Karakteristik dari wilayah pedesaan tidak lepas dari struktur ekonomi maupun tenaga kerja yang melekat di wilayah tersebut. Pada tahun 2016, nilai PDRB sektor pertanian propinsi Jawa Barat berdasarkan harga konstan sebesar 98.181.660,7 juta rupiah, walaupun bukan yang terbesar namun, sektor pertanian masih menjadi penopang struktur PDRB secara keseluruhan. Dilihat dari sisi komposisi tenaga kerja pada bulan Februari 2018, sebanyak 3,2 juta orang atau 15,28 persen penduduk di Jawa Barat masih bergantung pada sektor pertanian. Struktur tenaga kerja di sektor pertanian ini adalah ketiga terbesar setelah sektor perdagangan (22,79 %) dan sektor industri pengolahan (21,47%). Permasalahannya adalah sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan petani gurem (75%) dan sebagai buruh tani yang identik dengan penduduk miskin.

Baca juga : Ironi Kemiskinan Pedesaan di Era Kemerdekaan

Meningkatnya jumlah petani gurem, salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian menyebabkan petani gurem terus bertambah, imbasnya sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian menjadi buruh tani. Selanjutnya karena karakteristik sektor pertanian bersifat musiman, tidak semua buruh tani tertampung di sektor ini, sisanya menjadi buruh kasar di pedesaan sebagian lagi bermigrasi ke wilayah perkotaan sebagai buruh di sektor industri. Permasalahan baru tercipta di wilayah perkotaan, kedatangan penduduk migran yang berasal dari pedesaan, bermodalkan pendidikan seadanya, minim keterampilan, sehingga produktivitasnya rendah, pendapatannya pun rendah. Akhirnya akan menambah angka kemiskinan di perkotaan.

Menyediakan lapangan kerja di pedesaan merupakan masalah dasar permasalahan kemiskinan pedesaan. Apabila sektor pertanian tidak mampu lagi untuk menampung angkatan kerja yang ada dipedesaan, karena keterbasan lahan, maka salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran pedesaan adalah dengan membangun industri berbasis pertanian. Industrialisasi pertanian, merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Selain untuk menyerap tenaga kerja pedesaan, industrialisasi juga bisa membuat usaha tani lebih efisien karena tersedianya faktor-faktor produksi yang lebih murah, misalnya dengan penyediaan pupuk yang murah. Karakteristik sektor industri yang membutuhkan bahan mentah atau bahan setengah jadi dalam proses produksinya, hal ini bisa dimanfaatkan oleh sektor pertanian sebagai pemasok bahan bakunya sehingga keberlangsungan usaha sektor pertanian dapat bertahan.

Selain terbatasnya lapangan kerja di pedesaan, kondisi infrastruktur yang buruk ikut andil banyaknya angka kemiskinan di pedesaan. Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan  distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan.

Berdasarkan survei Potensi Desa (PODES) yang dilakukan BPS, telah disusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) untuk seluruh wilayah hingga tingkat desa. Indeks ini disusun berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesbilitas/transportasi. Berikut tabel IKG beberapa kabupaten/ kota sekitar priangan timur.

Kabupaten	IKG Desa
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
Garut	17,23	35,07	63,00
Kabupaten Tasikmalaya	14,97	30,97	55,89
Kota Tasikmalaya	-	-	-
Pangandaran	18,95	33,44	58,49
Kota Banjar	24,64	28,09	34,85
Ciamis	15,80	32,35	49,55
Majalengka	10,53	32,63	48,22
Kuningan	12,40	36,62	58,20
Sumedang	16,13	33,37	55,79

IKG ini merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0 (nol) hingga 100 (seratus), semakin tinggi angka indeks, semakin tinggi kesulitan geografis suatu wilayah. Berdasarkan cakupan propinsi, IKG terendah ada di desa Palimanan Timur (Kab.Cirebon) yaitu 9,42 dan tertinggi di desa Karyabakti (Kab.Cianjur) dengan nilai 82,37.

Baca juga : Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya

Pembangunan infrastruktur yang baik, tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi pedesaan, namun peran strategisnya bisa memutuskan lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) di pedesaan. Dengan mudahnya aksesibilitas/transportasi maka warga di pedesaan akan lebih mudah untuk mengakses layanan publik, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat perekonomian. Sehingga kualitas SDM-nya meningkat, dilihat dari keterampilan, keahlian maupun kesehatannya, maka produktivitasnya juga tinggi, dengan produktivitas yang tinggi, pendapatannya pun akan besar, dengan budget yang besar akan meningkatkan tingkat konsumsinya dan pada akhirnya penduduk tersebut keluar dari Garis Kemiskinan (GK) sebagai batasan ukuran kemiskinan.

Perdebatan tentang jumlah penduduk miskin, akan selalu ada dalam perjalanannya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak duduk bersama dalam satu pemikiran untuk mencari cara agar permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan secara tuntas bukan lagi bersifat parsial. Termasuk tentang kemiskinan di pedesaan. Kompleksitas permasalahan kemiskinan pedesaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian bantuan uang tunai atau bagi-bagi sembako saja. Dalam kondisi tertentu, program-program tersebut perlu untuk dilakukan misalnya untuk tujuan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Namun dalam catatan, hal tersebut bukan solusi permanen. Lebih dari itu pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan merupakan upaya pengentasan kemiskinan mendasar untuk memutus penduduk miskin pedesaan dari lingkaran kemiskinan.***

*Penulis adalah Statistisi Pertama pada BPS Kabupaten Tasikmalaya

Tweet

Subscribe to receive free email updates: