#45 Pengangguran Tertinggi (masih) Lulusan SMK

Pengangguran Tertinggi (masih) Lulusan SMK

Oleh : Kosih Kosasih, S.Si*

Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah, mengingat jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat pada bulan Februari 2018, dari 100 angkatan kerja terdapat 8 hingga 9 orang pengangguran. Ironisnya, dibandingkan dengan lulusan sekolah lainnya, pengangguran paling tinggi adalah lulusan SMK, yaitu sebesar 13,23 persen.

Dikutip dari Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat No. 28/05/32/Th. XX, 7 Mei 2018, pada Februari 2018 terdapat 22,77 juta orang angkatan kerja, terdiri dari 20,91 juta orang penduduk bekerja dan 1,86 juta orang penganggur. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2018 adalah sebesar 8,16 persen. Dibandingkan Februari 2017, jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 0,19 juta orang dan jumlah penganggur turun sebanyak 0,06 juta orang (0,33 persen), sehingga jumlah angkatan kerja naik sebanyak 0,13 juta orang.

Baca juga : Pengangguran Jawa Barat Tertinggi ke 2 di Indonesia

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk usia
kerja (usia 15 tahun ke atas) yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. TPAK pada Februari 2018 sebesar 63,82 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 64 orang yang berpartisipasi aktif di pasar kerja.

Kualitas penduduk bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada ebruari 2018, penduduk yang bekerja paling banyak masih berpendidikan rendah (SMP ke bawah) yaitu mencapai 58,23 persen, naik 0,39 persen poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan persentase penduduk bekerja juga terjadi di tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMK), yaitu dari 29,16 persen pada Februari 2017 menjadi 29,96 persen pada Februari 2018. Sementara persentase penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma I/II/III dan Universitas) turun sebesar 1,19 persen poin.

Walaupun demikian, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menempati posisi tertinggi (13,23 persen), disusul oleh TPT Diploma I/II/III (12,66 persen). Sementara TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 4,59 persen. Hal ini dikarenakan mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apapun, sementara mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Baca juga : Tingkat Pengangguran di Jawa Barat

Bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2017, terjadi peningkatan TPT pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas, yaitu SMA naik sebesar 0,47 persen poin, Diploma I/II/III cukup tajam kenaikannya sebesar 7,38 persen poin, dan Universitas naik sebesar 2,71 persen poin. Sedangkan TPT yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya selain SD ke bawah yaitu pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 0,34 persen poin.

Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada di Jawa Barat, lima lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak diantaranya, sektor Perdagangan (4,77 juta orang), sektor Industri Pengolahan (4,49 juta orang), sektor Pertanian (3,2 juta orang), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,49 juta orang), dan sektor Konstruksi (1,31 juta orang).

Peningkatan jumlah tenaga kerja terjadi pada Februari 2018, terutama di Sektor Industri sebanyak 0,21 juta orang (0,84 persen), kemudian diikuti Sektor Jasa Lainnya sebanyak 0,16 juta orang (0,74 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 0,14 juta orang (0,43 persen), Sektor Transportasi dan Pergudangan sebanyak 0,13 juta orang (0,58 persen).

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja diantaranya, Sektor Pertanian sebanyak 0,35 juta orang (1,83 persen), disusul  Sektor Jasa Pendidikan sebanyak 0,09 juta orang (0,47 persen), Sektor Administrasi Pemerintahan sebanyak 0,07 juta orang (0,37 persen), Sektor Kontruksi sebanyak 0,05 juta orang (0,29 persen), Sektor Real Estate sebanyak 0,02 juta orang (0,12 persen). Selain itu, sektor yang penyerapan tenaga kerjanya hampir sama dibandingkan setahun yang lalu yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian.

Jika melihat TPT tertinggi yang masih diduduki oleh lulusan SMK sejak Februari – Agustus 2017 lalu, maka hal ini menjadi PR Pemerintah bagaimana kurikulum SMK mampu menjawab dunia kerja, karena mereka adalah tenaga siap kerja. Sungguh ironis jika sebagian besar lulusan SMK tidak terserap lapangan pekerjaan karena keahliannya tidak banyak dibutuhkan. Sehingga, karena lulusan SMK cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya maka mereka memilih untuk menunggu pekerjaan lain (menganggur) sampai pekerjaan yang sesuai didapatkan.

Baca juga : Tantangan Buruh Lokal di Zaman "Now"

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi khususnya bagi lulusan SMK. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak pemberi kerja sehingga setelah lulus dapat langsung diserap. Selain itu, Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kerja karena lulusan SMK sebetulnya sudah mempunyai modal berupa keahlian yang dapat langsung digunakan untuk membuka usaha baru. Tentunya harus dibarengi dengan kemudahan mendapatkan suntikan modal agar mereka bisa berwirausaha.(*)

*Penulis adalah Statistisi pada BPS Kota Tasikmalaya

Tweet

Subscribe to receive free email updates: